Sabtu, 14 April 2012

IDEOLOGI PENDIDIKAN LIBERAL


IDEOLOGI PENDIDIKAN LIBERAL

BAB I
PENDAHULUAN
Seiring pergantian zaman, paham-paham yang berkembang di dunia mengalami berbagai perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang berkembang pada zaman tertentu. Perubahan-perubahan tersebut yang mengakibatkan pertarungan dan silih berganti mendominasi pola pemikiran masayarakat. Misalnya pertarungan antara agama dan sains. Pada zaman pertengahan, agama mendominasi dan sains termarjinalkan. Selanjutnya pada zaman renaissance hingga sekarang, sains mendorninasi dan menjadi alat ukur kebenaran sedangkan agama lebih cenderung dimarjinalkan. Dalam tataran ideologi, pertarungan antara kapitalisme dan sosialisme mewarnai ideologi masyarakat dunia.
Adapun kaitannya antara ideologi dengan pendidikan, yakni pendidikan memiliki peranan penting dalam pengembangan kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya menjadi bekal dalam kehidupan di tengah masyarakat. Di tengah masayarakat itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya ideologi, sehingga ideologi yang berkembang di dalam masayrakat sangatlah mewarnai pada ranah pendidikan, dan kemudian pendidikan akan mempunyai karakteristik yang identik dengan ideologi masyarakat tersebut.
Ideologi yang berkembang dalam pendidikan setidaknya ada tiga, yaitu konservatif, liberal dan kapitalis. Perbedaan dari ketiga ideologi tersebut sangatlah berdampak pada metode dan cara pembelajaran yang diberikan oleh pendidikan berdasarkan ideologi tertentu. Pada tulisan ini sekiranya akan membahas mengenai ideologi pendidikan liberal, bagaimana perkembangan ideologi pendidikan liberal dan bagaimana ideologi pendidikan liberal saat ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Ideologi Pendidikan Liberal
Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), idiologi memiliki arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golangan; paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.[1]
Adapun pendidikan itu sendiri memiliki arti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.[2]
Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), liberal memiliki arti bersifat bebas; berpandangan bebas (luas dan terbuka).[3]
Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, idiologi pendidikan liberal dapat diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan dalam usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat yang sesuai dengan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik yang bebas berpandangan luas dan terbuka.

B.     Ideologi Pendidikan Liberal
Idiologi pendidikan liberal bermuara pada konsep modernisasi di Barat. Salah satu faktor modernitas adalah pengakuan sepenuhnya terhadap kebebasan individu. Di samping kebebasan individu, modernisasi juga mengedepankan kebebasan kuasa akal manusia (rasionalis). Ideologi pendidikan liberal berkiblat pada aliran filsafat eksistensialis dan progresifisme.[4]
Ideologi liberalisme ini berakar pada cita-cita individualisme Barat. Menurut cita-cita ini gambaran manusia ideal adalah manusia rasionalis liberal, yakni semua manusia mempunyai potensi sama dalam intelektual, baik tatanan alam ataupun sosial dapat ditangkap oleh akal, serta individu-individu di dunia atomistis dan atonom. Oleh karena itu, ideologi pendidikan liberal tidak bisa lepas dari dasar filosofnya yakni disebut aliran filsafat positivisme yang mana seperti pendewaan terhadap scientific method serta adanya pemisahan antara fakta dengan nilai menuju pemahaman obyektif.[5] Adapun positivisme itu sendiri merupakan paradigma keilmuan yang berakar dari filsafat rasionalisme.
Dalam konteks potensi, akal manusialah yang dipandang paling urgen dalam ideologi pendidikan liberal. Manusia dipandang sebagai binatang yang rasional (animal rasional) merupakan kelainan tersendiri bagi ragam eksistensi yang ada. Manusia tidak bisa disamakan dengan eksistensi lainnya yang tidak berakal. Di samping pendewaan akal manusia, ideologi pendidikan liberal juga mengakui atas hak-hak individu manusia. Maksudnya, setiap manusia memiliki kebebasan memilih dan bertindak sesuai dengan hatinya, orang lain tidak punya hak atas tindakan dan pilihannya. Oleh karena itu ideologi pendidikan liberal bernuansa kebebasan manusia secara individual. Menurut Strate, manusia atau keadaan kebebasan untuk memembentuk dirinya dengan kemamauan dan tindakannya. Kehidupan manusia itu mungkin tidak mengandung arti bahkan tidak masuk akal, tetapi manusia dapat hidup seperti ini, maka manusia dapat menangani masalahnya sendiri dan mengandalkan pilihan dan tindakan supaya dapat hidup di dunia.[6]
Ideologi pendidikan liberal juga mengalami beberapa anomali yang memerlukan penambahan-penambahan. Kebebasan manusia menurut paradigma ini bermuara pada prinsip individualisme sebagai konsekuensi dari arus modernisasi Barat yang cenderung kering dari kehidupan religiusitas[7] (Muarif,  2005 :46). Dalam ideologi ini cenderung terjadi pendikotomian antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, dikarenakan Agama tidak dijadikan suatu bagian dari ilmu pengetahuan.
Pendidikan di abad modern seperti sekarang ini merupakan pengewajantahan dari ideologi pendidikan liberal yang pada mulanya bermuara pada rasionalisme dan kebebasan individu, yaitu suatu kontruki filosfis tentang beragam konsep pendidikan yang lebih mengutamakan pada tiga aspek individualisme, rasionalisme, dan empirisme. Dengan tiga aspek tersebut secara otomatis seluruh nilai-nilai humanis di akui oleh publik dunia.[8]
Ideologi liberal tidak jauh berbeda dengan konservatif, yaitu sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah politik, dan excellen haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pendidikan adalah struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender di masyarakat luas. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik. Pendekatan liberal inilah yang mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan formal seperti sekolah, maupun pendidikan non-formal seperti berbagai macam pelatihan.
Kemudian liberlisme juga merupakan prinsip dasar neokolonialisme yang tidak hanya berlaku dalam domain ekonomi, melaikan sudah merambat ranah pendidikan. Pada mulanya liberalisme merupakan dasar ekonomi klasik yang dimotori oleh salah satu tokoh yaitu Adam Smith lewat karyanya Wealth of Nation (1776).[9] Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan (proses) alami" yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Konsep kebijakan dari ekonomi (globalisasi) liberal ialah sistem ekonomi bergerak kearah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.[10]
Ideologi liberalisme berpijak pada tiga keyakinan: pertama, kebebasan individu (personal liberty); kedua, pemilikan pribadi (private property); ketiga, inisiatif individu serta usaha swasta (private interprise). Ketiga inilah yang juga merambah pada sektor pendidikan sehingga menjadikan pendidikan ditentukan oleh pasar. Dalam hal tersebut bisa dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.[11] Dalam peraturan tersebut menegaskan dimulainya pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan pendidikan non-formal dapat dimasuki oleh modal Asing dengan batasan kepemilikan maksimal 49 persen. Hal tersebut sudah sangat jelas mengindikasikan terjadinya komersialisasi pendidikan atau bisa dikatakan komoditas dagang.
Liberalisasi pendidikan tidak cukup sampai di situ, karena hal itu juga dapat dilihat dari RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang telah disahkan pada 17 desember 2008. Adapun penegasan dalam BHP dapat diamati pada Pasal 4 ayat 1;
(1)   Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Dalam pasal ini, jelas bahwa institusi pendidikan layaknya akan menjadi sebuah perusahaan, walaupun dihiasi dengan prinsip nirlaba, ketika institusi pendidikan dijadikan layaknya perusahaan, maka yang memiliki uang sajalah yang dapat mengakses pendidikan, dan yang tidak memiliki uang maka akan tersingkir.
Di dalam pasal lain yang terdapat pada RUU BHP juga mengindikasikan terjadinya liberalisasi pendidikan, yaitu Pasal 1 ayat 6 – 9:
(6) Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan. (7) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (8) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal. (9) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa pendiri RUU BHP adalah pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Adapun kata masyarakat dalam hal ini, sangat membuka peluang bagi investor Asing untuk menanamkan modalnya, walaupun di dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah.
RUU BHP jika diuraikan lebih jauh merupakan amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 53, yang bunyinya: penyelenggara dan atau pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, dan inilah asal muasal RUU BHP.
Jika berbicara tentang RUU BHP dan relasinya dengan komitmen pemerintah terhadap amanat founding father bangsa Indonesia, tentunya sangat jauh dari harapan, walaupun ada beberapa pasal yang mengarah kepada kemajuan pendidikan Nasional, yaitu salah satunya ingin bersaing di tingkat Internasional dengan memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun indikasi terbentuk dan disahkanya RUU BHP itu sendiri, diantaranya: pertama, pendidikan Nasional supaya mampu bersaing di tingkat Internasional. Kedua, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap lembaga pendidikan (Otonomi Pendidikan), baik dari segi keuangan, administrasi, personalia dan sebagainya. Ketiga, globalisasi menuntut adanya kompetisi transparansi dan aturan sesuai dengan sistem.
Dari argumen yang dibangun oleh pemerintah mengenai terbentuknya/disahkannya RUU BHP dapat dikatakan atas dasar ketidaksanggupan/tidak tanggung jawab sepenuhnya pemerintah dalam bidang pendidikan. Ketidaksanggupan tersebut terbukti dengan menerapkannya Otonomi Pendidikan dan kebijakan RUU BHP. Dengan adanya Otonomi Pendidikan itulah bisa jadi merupakan kedok untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan sesuai dengan semagat pasar bebas atau liberalisme, dikarenakan jika pemerintah masih memberikan supsidi sepenuhnya di bidang pendidikan maka itu tidak sesuai dengan prinsip liberalisme.
BAB II
KESIMPULAN
Ketika pendidikan diperlakukan seperti perdagangan atau pasar bebas atau sebagai komoditas, pendidikan akan diatur sesuai dengan hukum pasar. Meningkatnya permintaan pendidikan akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan. Kita tentunya perlu waspada jangan sampai jargon “orang miskin dilarang sekolah” akhirnya terbukti.
Semestinya pendidikan harus ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat (public services) semata yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Membiarkan pendidikan berkembang sebagai sebuah industri yang selalu menghitung cost and profit sehingga cenderung makin mahal sebagaimana tampak dewasa ini jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan untuk seluruh rakyat sebagai public services tadi karena pasti tidak semua rakyat mampu menikmatinya secara semestinya. Dalam konteks ini tentu perlu adanya demokrasi pendidikan. Upaya ini akan sangat membantu terhadap masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang sudah menjadi haknya. Seperti dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal ini sudah jelas sekali menjelaskan bahwa tiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
DAFTAR PUSTAKA
·         Ali Maksum, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Ar-ruz media, 2008.
·         Arif rahman . “politik ideology pendidikan”.yogyakarta : Laksbang mediatama.
·         Depdikans Indonesia, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. Penerbit : Balai Pustaka; Jakarta.
·         Maarif, liberalisasi pendidikan, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
·         M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
·         William F.Oneil, Ideology-Ideologi Pendidikan,Yogyakarta:pustaka pelajar, 2001.
·         UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
·         Http:\ideologi\epistemologi-rasionalisme-rene/2011/10/15.


[1] Depdikans Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
[2] UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[3] Depdikans Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
[4] Http:\ideologi\epistemologi-rasionalisme-rene/2011/10/15
[5] Arif rahman . “politik ideology pendidikan”.yogyakarta : Laksbang mediatama.
[6] Ali Maksum, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), hlm. 224
[7] Maarif, liberalisasi pendidikan, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), hlm. 46
[8] Maarif, hlm.71.
[9] Dr. M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), hal. 72.
[11] Dr. M. Agus Nuryatno,…hlm. 72.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar